Calon Deputi BI Ungkap Kredit Sulit Tumbuh

seputardigital.web.id Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M Juhro, memaparkan penyebab utama mengapa kebijakan pelonggaran likuiditas yang ditempuh pemerintah dan bank sentral belum mampu mendorong pertumbuhan kredit secara signifikan. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR RI.

Dalam pemaparannya, Solikin menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan dana di perbankan, melainkan pada sisi permintaan kredit yang masih lemah. Kondisi ini membuat kebijakan yang bertujuan memperbesar peredaran uang tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi nyata.

Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi otoritas moneter, karena instrumen kebijakan yang efektif di sisi pasokan belum tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jika dunia usaha dan masyarakat belum siap menyerap kredit.

Likuiditas Melimpah Tapi Kredit Tertahan

Solikin menjelaskan bahwa selama ini Bank Indonesia bersama pemerintah telah mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga likuiditas sistem keuangan. Salah satunya melalui peningkatan uang primer atau M0 yang menjadi dasar peredaran uang dalam perekonomian.

Namun dalam praktiknya, likuiditas yang melimpah di perbankan tidak otomatis berubah menjadi penyaluran kredit. Bank memiliki dana, tetapi permintaan dari sektor riil belum cukup kuat untuk mendorong penyaluran secara agresif.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan moneter dan dinamika ekonomi riil yang berlangsung di lapangan.

Memahami Peran Uang Primer

Dalam penjelasannya, Solikin menguraikan konsep uang primer atau M0 sebagai embrio dari uang yang beredar di masyarakat. Uang primer merupakan kewajiban otoritas moneter kepada publik dan menjadi fondasi sistem keuangan.

Namun, ia menegaskan bahwa uang primer tidak akan menjadi uang dalam arti luas jika tidak melalui proses penciptaan kredit oleh perbankan. Mekanisme ini bergantung pada interaksi antara bank, pelaku usaha, dan masyarakat.

Apabila permintaan kredit lemah, maka uang primer hanya akan tertahan di sistem perbankan tanpa mendorong aktivitas ekonomi lebih lanjut.

Lemahnya Permintaan Kredit

Menurut Solikin, lemahnya permintaan kredit mencerminkan kehati-hatian dunia usaha dalam melakukan ekspansi. Banyak pelaku usaha memilih menunda investasi karena mempertimbangkan risiko ekonomi global, ketidakpastian pasar, serta prospek permintaan yang belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, masyarakat juga cenderung menahan konsumsi dan pinjaman, terutama untuk kredit produktif. Sikap wait and see ini berdampak langsung pada rendahnya permintaan pembiayaan dari perbankan.

Dalam situasi seperti ini, pelonggaran likuiditas tidak cukup untuk mendorong kredit tanpa adanya kepercayaan dan optimisme dari sektor riil.

Tantangan Kebijakan Moneter

Penjelasan Solikin memperlihatkan bahwa kebijakan moneter memiliki keterbatasan apabila berdiri sendiri. Bank sentral dapat menyediakan likuiditas, tetapi tidak dapat memaksa pelaku ekonomi untuk mengambil kredit.

Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Stimulus pemerintah di sektor riil, dukungan terhadap industri, serta kepastian regulasi menjadi faktor penentu agar permintaan kredit dapat kembali tumbuh.

Tanpa dukungan tersebut, transmisi kebijakan moneter akan berjalan lambat.

Peran Kepercayaan dalam Ekonomi

Salah satu poin penting yang disoroti adalah peran kepercayaan. Kredit hanya akan tumbuh apabila pelaku usaha percaya terhadap prospek ekonomi ke depan.

Ketika dunia usaha melihat peluang pertumbuhan yang jelas, mereka akan berani melakukan ekspansi dan memanfaatkan fasilitas kredit. Sebaliknya, ketidakpastian akan membuat dana perbankan mengendap meski likuiditas melimpah.

Oleh karena itu, membangun keyakinan pelaku ekonomi menjadi sama pentingnya dengan menyediakan dana.

Implikasi bagi Perbankan

Bagi sektor perbankan, kondisi ini menciptakan dilema tersendiri. Di satu sisi, bank memiliki likuiditas yang cukup besar. Di sisi lain, penyaluran kredit harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank tidak dapat menyalurkan kredit secara agresif tanpa adanya permintaan yang berkualitas. Risiko kredit macet akan meningkat apabila pembiayaan diberikan kepada sektor yang belum siap secara fundamental.

Karena itu, perbankan cenderung memilih strategi konservatif sembari menunggu perbaikan kondisi ekonomi.

Harapan terhadap Kebijakan ke Depan

Solikin menilai ke depan diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi. Dorongan terhadap sektor produktif, penguatan UMKM, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi kunci untuk meningkatkan permintaan kredit.

Kebijakan moneter perlu dilengkapi dengan reformasi struktural agar dunia usaha memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Dengan demikian, likuiditas yang telah tersedia dapat terserap secara optimal.

Pendekatan ini dinilai penting agar pertumbuhan kredit benar-benar mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi riil.

Pandangan DPR terhadap Penjelasan BI

Penjelasan Solikin mendapat perhatian serius dari anggota Komisi XI DPR RI. Mereka menilai rendahnya pertumbuhan kredit menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dialog tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap kapasitas dan pemahaman calon Deputi Gubernur BI dalam menghadapi tantangan moneter ke depan.

Pemahaman mendalam mengenai transmisi kebijakan moneter dinilai krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penutup

Pemaparan Solikin M Juhro menunjukkan bahwa persoalan pertumbuhan kredit tidak sesederhana ketersediaan dana. Meski likuiditas telah diperbesar, lemahnya permintaan kredit menjadi penghambat utama perputaran ekonomi.

Uang primer hanya akan menjadi motor pertumbuhan apabila diiringi dengan kepercayaan, ekspansi usaha, dan aktivitas ekonomi nyata. Oleh karena itu, sinergi kebijakan dan penguatan sektor riil menjadi kunci agar kebijakan moneter dapat bekerja secara efektif.

Penjelasan ini memberikan gambaran jelas bahwa tantangan ekonomi saat ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut psikologi pasar dan arah kebijakan pembangunan ke depan.

Cek Juga Artikel Dari Platform jelajahhijau.com