Pramono Soroti Kekurangan PJLP Bina Marga di Jakarta

Kondisi infrastruktur perkotaan di Jakarta selalu menjadi sorotan, terutama ketika berbicara tentang jalan, trotoar, drainase, hingga perawatan fasilitas umum yang menjadi wajah utama ibu kota. Dalam dinamika kota besar seperti Jakarta, kebutuhan tenaga kerja lapangan menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Namun, persoalan kekurangan sumber daya manusia kembali mencuat setelah pernyataan Pramono terkait jumlah PJLP di lingkungan Bina Marga yang dinilai jauh dari ideal.

Dalam keterangannya di Jakarta Barat pada Kamis, 12 Februari 2026, Pramono menyoroti bahwa Bina Marga saat ini hanya memiliki sekitar 750 PJLP. Jumlah tersebut dianggap sangat minim apabila dibagi untuk melayani lima kota administrasi dan satu kabupaten di wilayah Jakarta. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan besar antara beban kerja lapangan dengan jumlah tenaga yang tersedia.

PJLP atau Penyedia Jasa Lainnya Perorangan merupakan bagian penting dalam operasional harian pemerintah daerah, khususnya dalam sektor infrastruktur. Mereka sering kali menjadi garda terdepan dalam pekerjaan teknis seperti perbaikan jalan berlubang, penataan saluran air, pembersihan area publik, hingga respons cepat terhadap kerusakan fasilitas kota. Ketika jumlah tenaga ini tidak mencukupi, dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Jakarta sebagai kota megapolitan memiliki tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Jalan-jalan utama dan lingkungan permukiman terus mengalami tekanan akibat volume kendaraan, cuaca ekstrem, serta aktivitas pembangunan yang berlangsung hampir tanpa henti. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur tidak pernah berhenti. Kekurangan tenaga PJLP dapat menyebabkan pekerjaan lapangan menjadi lebih lambat, penanganan kerusakan tertunda, dan kualitas pelayanan publik menurun.

Pernyataan Pramono juga menggambarkan tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan tenaga kerja. Dengan wilayah yang luas dan populasi yang padat, pembagian tenaga kerja menjadi persoalan serius. Lima kota administrasi Jakarta—Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, dan Pusat—memiliki karakteristik masalah infrastruktur yang berbeda-beda. Belum lagi Kepulauan Seribu sebagai kabupaten administrasi yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

Jika jumlah PJLP hanya sekitar 750 orang, maka setiap wilayah hanya mendapatkan porsi yang sangat kecil. Hal ini membuat beban kerja individu menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas dan semangat kerja para petugas lapangan. Mereka dituntut menyelesaikan pekerjaan besar dalam waktu cepat, sementara sumber daya terbatas.

Di sisi lain, kekurangan tenaga kerja lapangan juga dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketika jalan rusak tidak segera diperbaiki atau saluran air tersumbat dibiarkan terlalu lama, warga cenderung menilai pemerintah tidak responsif. Padahal, akar masalahnya sering kali bukan pada kurangnya perhatian, melainkan pada keterbatasan personel.

Pramono tampaknya ingin mendorong evaluasi lebih dalam terhadap kebijakan pengadaan tenaga PJLP di sektor Bina Marga. Dalam konteks pembangunan Jakarta yang terus bergerak menuju kota global, kebutuhan infrastruktur yang rapi dan terawat menjadi salah satu indikator utama. Kota yang ingin tampil modern tidak hanya bergantung pada proyek besar, tetapi juga pada perawatan rutin yang konsisten.

Kekurangan tenaga PJLP juga membuka diskusi tentang perencanaan anggaran dan prioritas pemerintah daerah. Apakah alokasi untuk tenaga kerja lapangan sudah sebanding dengan kebutuhan? Apakah sistem rekrutmen PJLP cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan kota? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi relevan ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Selain itu, isu ini juga berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja PJLP itu sendiri. Banyak dari mereka bekerja dalam kondisi lapangan yang berat, menghadapi panas, hujan, dan risiko kecelakaan. Dengan jumlah tenaga yang terbatas, tekanan kerja bisa meningkat, sehingga pemerintah perlu memikirkan solusi bukan hanya menambah jumlah personel, tetapi juga meningkatkan sistem dukungan dan perlindungan bagi mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jakarta memang menghadapi tantangan besar, mulai dari banjir, kemacetan, hingga revitalisasi kawasan. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan kuat dari sektor teknis seperti Bina Marga. Tanpa tenaga lapangan yang cukup, visi besar pembangunan kota bisa terhambat pada level implementasi.

Pernyataan Pramono menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan strategis. Penambahan PJLP mungkin menjadi salah satu solusi langsung, tetapi perencanaan jangka panjang juga harus dipikirkan, termasuk pemanfaatan teknologi, peningkatan manajemen kerja, dan distribusi personel yang lebih efisien.

Pada akhirnya, kota sebesar Jakarta membutuhkan sistem infrastruktur yang tidak hanya dibangun, tetapi juga dijaga setiap hari. Perawatan jalan, drainase, dan fasilitas umum bukan pekerjaan sekali selesai, melainkan proses berkelanjutan. Dalam konteks inilah, keberadaan PJLP menjadi sangat vital. Kekurangan tenaga bukan sekadar angka, tetapi dapat menentukan seberapa cepat dan seberapa baik Jakarta merespons kebutuhan warganya.

Cek Juga Artikel Dari Platform : updatecepat