Strategi Total Combat DJP Jaga Reputasi di Era Digital

Di era digital, reputasi bukan sekadar citra, melainkan aset strategis bagi institusi publik. Kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama keberlangsungan kebijakan dan efektivitas pelayanan negara. Kesadaran inilah yang mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk terus merawat reputasinya di tengah sorotan publik yang semakin intens.

Hal tersebut ditegaskan oleh Dwi Astuti, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, dalam forum PR Meet Up & Peluncuran Serial Buku PR INDONESIA yang digelar di Perpustakaan Nasional RI. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa reputasi adalah modal paling berharga bagi institusi pemerintah, terutama bagi lembaga yang memiliki peran vital dalam penerimaan negara.

---

Reputasi dan Tantangan Kepercayaan Publik

Menurut Dwi Astuti, reputasi memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam konteks DJP, tantangan ini terasa lebih kompleks. Negara membutuhkan penerimaan pajak yang besar untuk membiayai pembangunan, sementara di sisi lain, kondisi ekonomi dan persepsi publik sering kali membuat kepatuhan pajak tidak mudah dibangun.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai giant paradox. Negara menuntut kepatuhan tinggi, namun masyarakat masih menyimpan keraguan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan koersif dinilai tidak efektif. Kepatuhan pajak yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, ajakan membayar pajak secara sukarela akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, reputasi DJP tidak bisa dipandang sebagai isu komunikasi semata. Reputasi berkelindan dengan kebijakan, layanan, dan sikap institusi dalam merespons aspirasi masyarakat. Ketika reputasi terganggu, efeknya tidak hanya dirasakan di ruang publik, tetapi juga pada kinerja penerimaan negara.

---

Strategi “Total Combat” dalam Komunikasi Publik

Menghadapi tantangan tersebut, DJP tidak mengandalkan satu pendekatan tunggal. Dwi Astuti menjelaskan bahwa institusinya menerapkan strategi yang disebut Total Combat. Strategi ini memanfaatkan seluruh kanal komunikasi dan sumber daya yang dimiliki DJP secara terpadu dan serentak.

Dalam pendekatan ini, komunikasi tidak hanya berjalan dari pusat. Unit-unit vertikal di daerah juga dilibatkan secara aktif. Seluruh jajaran diarahkan untuk bergerak dalam satu desain komunikasi yang adaptif, khususnya melalui pemanfaatan media sosial. Pesan yang disampaikan harus konsisten, namun tetap relevan dengan konteks lokal.

Strategi Total Combat menuntut koordinasi yang kuat. Setiap kanal memiliki peran masing-masing, mulai dari edukasi, klarifikasi isu, hingga dialog dengan masyarakat. Dengan pendekatan ini, DJP berupaya hadir di berbagai ruang percakapan publik, bukan hanya saat isu muncul, tetapi juga dalam kondisi normal.

---

Media Sosial sebagai Ruang Kontrol Sosial

Dalam paparannya, Dwi Astuti menekankan bahwa media sosial telah mengalami pergeseran fungsi. Media sosial tidak lagi sekadar saluran informasi satu arah. Ia telah menjadi ruang kontrol sosial, di mana masyarakat bebas menyampaikan kritik, saran, dan pengalaman mereka.

Bagi DJP, kritik yang muncul di media sosial tidak dipandang sebagai ancaman semata. Sebaliknya, kritik tersebut dilihat sebagai peluang untuk berbenah. Aspirasi publik yang muncul kemudian diolah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja.

Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang humas pemerintah. Respons yang defensif justru berpotensi memperburuk reputasi. Sebaliknya, sikap terbuka dan responsif dapat memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks ini, komunikasi menjadi jembatan antara kebijakan negara dan pengalaman masyarakat.

---

Belajar dari Tekanan Reputasi

Dwi Astuti juga menyinggung pengalaman DJP dalam menghadapi tekanan reputasi yang intens. Tekanan tersebut, menurutnya, justru membentuk ketahanan institusi. DJP menjadi lebih siap menghadapi persoalan lain di masa depan karena telah terbiasa berhadapan dengan sorotan publik yang tajam.

Pengalaman ini mengajarkan bahwa memulihkan kepercayaan tidak cukup dengan meredam isu sesaat. Yang lebih penting adalah membangun keyakinan publik bahwa negara hadir, mendengar, dan menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab. Reputasi yang kuat lahir dari konsistensi antara pesan dan tindakan.

Dalam konteks DJP, hal ini berarti memastikan bahwa komunikasi sejalan dengan kualitas layanan dan kebijakan yang diterapkan. Ketika masyarakat merasakan perubahan nyata, pesan komunikasi akan lebih mudah diterima.

---

Reputasi sebagai Proses Jangka Panjang

Merawat reputasi bukan pekerjaan instan. Ia merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan komitmen. Strategi Total Combat yang diterapkan DJP mencerminkan kesadaran akan hal tersebut. Reputasi dibangun melalui interaksi sehari-hari, bukan hanya melalui kampanye sesaat.

Dalam era digital, setiap interaksi berpotensi menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, seluruh jajaran DJP dituntut untuk memahami perannya sebagai representasi institusi. Komunikasi tidak lagi menjadi tugas satu unit, melainkan tanggung jawab bersama.

Pendekatan ini juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam komunikasi pemerintah. Dari sekadar menyampaikan informasi, menjadi membangun hubungan dengan masyarakat. Hubungan ini didasarkan pada transparansi, responsivitas, dan empati.

---

Penutup: Kepercayaan sebagai Tujuan Utama

Strategi Total Combat yang dijalankan DJP menegaskan bahwa reputasi adalah fondasi kepercayaan publik. Dalam konteks perpajakan, kepercayaan menjadi prasyarat utama tumbuhnya kepatuhan sukarela. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebaik apa pun akan sulit berjalan efektif.

Dengan memanfaatkan seluruh kanal komunikasi, khususnya media sosial, DJP berupaya hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kritik tidak dihindari, tetapi diolah menjadi masukan. Aspirasi publik tidak diabaikan, tetapi dijadikan dasar perbaikan.

Di tengah era digital yang serba terbuka, strategi ini menjadi langkah penting bagi DJP untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan perannya. Reputasi yang dirawat dengan konsisten akan menjadi modal kuat bagi institusi publik dalam menjalankan amanat negara dan melayani masyarakat.

Baca Juga : Menkomdigi Tekankan Perlindungan Anak Dimulai dari Rumah

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : indosiar